Selayang Pandang Wantannas

1.Sejarah Wantannas
Pada tahun 1946, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, dibentuk Dewan Pertahanan Negara, yang mempunyai fungsi sebagai pemegang kekuasaan keadaan darurat. Sebagai ketua adalah Perdana Menteri.
Pada tahun 1954, berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, dibentuk Dewan Keamanan yang dalam keadaan perang berubah menjadi Dewan Pertahanan. Dewan Keamanan mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden, memberi pertimbangan soal keamanan dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan Negara.  
Pada tahun 1961, berdasarkan Keppres Nomor 618 tahun 1961 dibentuk Dewan Pertahanan Negara dalam rangka upaya bela negara membebaskan Irian Barat.
Pada tahun 1970, berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1970, dibentuk Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas)yang mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden menetapkan kebijakan nasional tertinggi pemecahan masalah keamanan nasional dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara serta perkiraan risiko. Wanhankamnas diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.
Pada tahun 1999, berdasarkan Keppres Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka nama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) secara resmi diberlakukan sebagai pengganti Wanhankamnas.

2.Organisasi dan Keanggotaan Wantannas
Wantannas adalah lembaga negara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
Setjen Wantannas memberikan kontribusi bagi pengurangan risiko pembangunan nasional melalui rumusan rancangan kebijakan dan strategi yang diberikan kepada Ketua Wantannas. Kualitas kebijakan dan strategi yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas dapat dilihat dari dua hal, pertama yaitu kualitas kebijakan dan strategi yang ditindaklanjuti oleh Presiden dalam rangka pengurangan perkiraan risiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko pembangunan; dan kedua yaitu kualitas pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan.
Anggota Inti Wantannas sesuai Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 adalah Wakil Presiden, Sesjen Wantannas selaku Sekretaris merangkap anggota sidang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sekretaris Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Intelijen Negara.
Anggota Tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan.

 3.Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Setjen Wantanas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
 Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi sebagai berikut:
(1) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
(2) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara;
(3) Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
 Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas dalam menjalankan tugas utamanya secara garis besar memiliki 3 inti kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas, yaitu:
 (1) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan,
(2) Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan
(3) Menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

4.Visi dan Misi
 Adapun visi dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
a.    Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
b.    Menjadi lembaga perumus kebijakan dan strategi yang kredibel, akseptabel dan komprehensif dalam rangka ketahanan nasional.
 Penjelasan Visi:
 Proses penjaminan kualitas kebijakan dan strategi di bidang ketahanan nasional harus melibatkan stake holderserta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan negara yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata kredibel, akseptabel dan komprehensif adalah sebagai berikut:
 Kredibel : kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.
 Akseptabel : keterterimaan, kecocokan dan kepantasan.
 Komprehensif : mampu menangkap dengan baik; luas dan lengkap serta memperlihatkan wawasan yang luas terhadap permasalahan yang dihadapi.
 Ketahanan Nasional : kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
 Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran Setjen Wantannas tersebut untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:
a.    Meningkatnya kredibilitas rumusan rancangan ketetapan kebijakan terkait sistem nasional dan strategi menghadapi ancaman dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
b.    Meningkatnya pembinaan di bidang ketahanan nasional dalam rangka mengurangi risiko pembangunan nasional dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara